Aliansi AMARAH Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Halaman DPRD Sintang

SINTANG, RS – Ribuan Aliansi Mahasiswa, Rakyat dan Buruh (AMARAH) melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibuslaw atau yang di kenal dengan UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kabupaten Sintang, Jumat (9/10/2020).

 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut tujuanya untuk mendesak Pemerintah mencabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan pada 5 oktober lalu oleh DPR RI. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan OmnibusLaw UU Cipta Kerja.

 

Untuk mengantisipasi unjuk rasa pada hari ini, tim pengamanan yang di turunkan sekitar 450 orang, yang terdiri dari Polres Sintang, Kodim 1205 Sintang, Brimob, Polsek Sintang Kota dan Polsek Kelam Permai.

 

Ribuan massa dari berbagai elemen baik Buruh, Mahasiswa dan Ormas di kawal ketat oleh pihak keamanan dalam hal ini Polri, TNI, dan Sat Pol PP.

 

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florentinus Ronny mengatakan hari ini DPRD Kabupaten Sintang telah menerima teman-teman yang berunjuk rasa menyampaikan aspirasi yang terjadi dari Aliansi AMARAH yang terdiri dari para Mahasiswa, dan Buruh dan dari beberapa ormas lainnya.

 

“DPRD Kabupaten Sintang telah merespon apa yang di sampaikan oleh rekan-rekan demontrasi tersebut, dia juga mengatakan bahwa bukan hanya di Kabupaten Sintang ini saja yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja tetapi di seluruh Indonesia yang menolaknya” kata Ketua DPRD Sintang

 

Lanjut Ronny, DPRD Kabupaten Sintang telah menerima penuh usulan dari kawan-kawan dan kemudian menindak lanjuti dengan Menyurati ke tingkatan yang lebih tinggi, baik itu kepada Bapak Bupati Sintang, Bapak Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di Kalimantan Barat dan juga langsung ke DPR RI, Pemerintah Pusat juga akan kita Surati berdasarkan hal-hal dan pertimbangan dari rekan-rekan yang sudah menyampaikan aspirasinya pada demontrasi hari ini.

 

“Saya selaku ketua DPRD Kabupaten Sintang mengatakan sepakat dengan apa yang di sampaikan para pengunjuk rasa untuk menolak Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja” tegsnya. (OR)

__Posted on
Oktober 9, 2020
__Categories
PARLEMENT, SINTANG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *