Deteksi berita sekota Sintang

Wujudkan Desa Mandiri, Wabup Sudiyanto Dorong Investor Perkebunan Membantu Desa

SINTANG, RS – Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 secara virtual di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Selasa, 8 Juni 2021.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyusun Indeks Desa Membangun bagi seluruh desa di Kalimantan Barat.

“Nah, indeks yang sudah disusun Pemprop Kalbar ini akan kita jadikan acuan. Dan dalam mewujudkan desa yang membangun di Kabupaten Sintang ini kita perlu peran semua pihak sangat penting untuk dilibatkan seperti dunia usaha atau investasi perkebunan atau usaha lain yang ada di desa tersebut,” terang Sudiyanto.

Dikatakan Sudiyanto, pelaku utama dalam melaksanakan indeks desa membangun ini adalah pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri.

“Pihak lain hadir dalam rangka mendukung dan mendorong saja,” ungkapnya.

Menurut Sudiyanto, desa-desa yang ada di Kabupaten Sintang, semua sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Dan ini harus dipertahankan dan ke depan harus lebih baik lagi.

“Misalnya tahun Indeks Desa Membangun 2020 berdasarkan pengukuran tahun 2019 jumlah desa mandiri ada 29 desa, tahun 2021 ini mengalami kenaikan menjadi 44 desa berdasarkan pengukuran tahun 2020,” ungkap Sudiyanto.

Untuk itu, Ia mengharapkan keterlibatan semua komponen dalam terus mendorong perubahan di desa-desa.

“Kita keroyokan dalam membina desa supaya maju dan mandiri. Saya berharap desa-desa yang ada di sekitar beroperasinya perkebunan kelapa sawit seharusnya lebih maju,” harapnya.

Lanjut Sudiyanto mengatakan, kehadiran investasi perkebunan harus membawa dampak yang baik bagi masyarakat desa sehingga masyarakat juga mau menjaga investasi yang masuk ke desa mereka.

“Saya melihat, program pemberdayaan di desa masih kecil. Khususnya di desa yang tidak di kawasan kebun kelapa sawit, saya berharap de depan, agar anggaran alokasi dana desa lebih banyak untuk program pemberdayaan lewat BUMDes bukan untuk pembangunan fisik,” pungkasnya. (SS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *