SINTANG – Kebutuhan akan air bersih mutlak diperlukan warga, karena sangat berpengaruh pada kesehatan. Ketersediaan air bersih yang layak konsumsi tentunya akan membuat masyarakat semakin sehat dan terhindar dari penyakit.

Namum apa jadinya, kalau air bersih tersebut sulit didapatkan. Seperti yang dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir. Masyarakat di sana sulit mendapatkan air bersih, karena air sungai yang biasa dipakai sudah tidak layak konsumsi.

Hal terserbut diakui Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa. Ia mengungkapkan, bahwa banyak masyarakat mengeluhkan air sungai tak kayak konsumsi. Makanya banyak masyarakat mengharapkan pembangunan air bersih.

“Semua masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai rata-rata terdampak akibat kualitas air yang buruk karena pencemaran. Karena air sungai yang sangat keruh dan tidak layak. Jangankan untuk dikonsumsi, buat mandi cuci kakus atau MCK, tidak layak,” kata Santosa beberapa waktu lalu.

Makanya, kata Santosa masyarakat mengharapkan pembangunan sarana air bersih. Karena kebutuhan akan air bersih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat di wilayah Kayan. “Konsumsi air yang tidak layak tentunya bisa mengakibatkan penyakit. Makanya kita berharap sarana air bersih bisa direalisasikan,” ujarnya.

Santosa juga mengakui, bahwa paham keadaan pemerintah yang sedang mengalami keterbatasan akibat dampak pandemi Covid-19. Namun ia tetap berharap pembangunan sarana air bersih bisa menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Sintang.

“Tentu itu yang kita harapkan. Semoga air bersih ini bisa menjadi salah satu skala prioritas pembangunan, karena dinilai ini sangatlah penting untuk meningkatkan mutu kesehatan,” terang legislator dari Kayan Hilir ini.

Terlepas dari itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan permasalahan infrastruktur jalan, dimana ia baru saja berkunjung ke desa-desa dalam rangka reses. Seperti Desa Nanga Mau, Desa Nanga Tonggoi, Dea Lengkong Bindu, Desa Jambu dan Desa Nanga Tampang. Hampir semua keluhan terkait infrastruktur.

“Ini sudah menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat dari dapil Kayan untuk menyuarakan serta menyampaikan kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti, agar dianggarkan segera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” pungkasnya. (*)