SINTANG, RS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menegaskan perlunya Pemerintah Kabupaten setempat untuk memprioritaskan pengembangan produksi beras lokal sebagai strategi untuk meredam tingkat inflasi yang masih tinggi di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan ketersediaan dan kenaikan harga beras yang terus menggempur.
Toni, seorang anggota DPRD Sintang, menyuarakan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar segera menggalakkan produksi beras lokal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meredakan inflasi yang masih bertahan di angka 1,8 persen. Dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah, diharapkan dapat mengamankan stok beras dan menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. Pernyataan tersebut diungkapkan pada Sabtu, (4/11/2023).
Dalam rekomendasinya kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD menyarankan beberapa langkah konkrit untuk mendukung pengembangan produksi beras lokal. Pertama, mendesak perubahan kebijakan di sektor pertanian untuk memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan teknologi modern yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Kedua, memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan fasilitas produksi yang efisien. Ketiga, menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada petani tentang teknik bercocok tanam dan manajemen usaha pertanian yang optimal.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Martin Nandung, menyampaikan bahwa langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan untuk menstabilkan tingkat inflasi di daerah tersebut. Salah satunya adalah ajakan kepada masyarakat untuk menanam 10 pokok cabai di setiap rumah sebagai bagian dari inisiatif pencegahan. Selain itu, pelaksanaan Sekolah Iklim Lapang (SLI) yang diselenggarakan oleh BMKG diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada petani. Martin berharap agar ilmu yang diperoleh dari SLI dapat di-transfer dan dimanfaatkan oleh petani lainnya.
“Meskipun BMKG pusat tidak memiliki program untuk Sintang, kita ingin ilmu yang didapat oleh petani ini bisa ditularkan ke petani lainnya. Sehingga petani kita bisa memanfaatkannya,” ungkap Martin.
Terfokus pada upaya peningkatan ketahanan pangan, Martin menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan frekuensi panen pertanian di Kabupaten Sintang. Targetnya adalah minimal tiga kali panen dalam setahun, yang menjadi peningkatan dari rata-rata dua kali panen yang biasa dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap swasembada pangan di wilayah tersebut. Sebelumnya, Kabupaten Sintang berada di urutan ke-7 untuk tingkat inflasi dari 20 kabupaten secara nasional, dan saat ini telah mengalami penurunan menjadi 1,8 persen.
(***)
