SINTANG – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kekurangan tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter gigi, di sejumlah wilayah terpencil seperti Serawai, Kemangai, Ambalau, dan Jasa.
Meskipun berbagai langkah telah dilakukan untuk memaksimalkan distribusi tenaga kesehatan, kenyataannya masih banyak yang memilih mengundurkan diri usai penempatan. Hal ini berdampak langsung pada terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Edy, dua puskesmas yang baru saja mulai beroperasi, yakni Puskesmas Jasa dan Sekubang, hingga saat ini belum memiliki dokter, termasuk tenaga dokter gigi.
“Ini menjadi perhatian serius kami karena pelayanan kesehatan tidak bisa maksimal tanpa kehadiran tenaga medis tetap,” ujarnya pada Rabu, 28 Mei 2026.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah terpaksa mengirimkan dokter dari fasilitas kesehatan terdekat. Namun, kebijakan ini membuat jangkauan dan kualitas layanan menjadi terbatas. Dampaknya terasa hingga ke kinerja kapitasi puskesmas, kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan proses akreditasi yang terganggu.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Pemkab Sintang mengandalkan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Namun Edy menegaskan, ketergantungan terhadap tenaga PTT sangat rentan karena sepenuhnya tergantung pada kondisi anggaran daerah.
Pemerintah juga sedang mengkaji pemberian insentif tambahan bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah dengan akses sulit. Skema insentif ini direncanakan berbasis pada tingkat kesulitan geografis daerah penempatan.
Kendala akses memang menjadi persoalan utama. Jarak tempuh yang jauh, medan yang sulit, bahkan faktor keamanan dan minimnya fasilitas dasar, turut membuat wilayah ini kurang menarik bagi tenaga medis.
“Apalagi bagi mereka yang tidak bisa berenang, medan seperti ini bisa menjadi penghalang tersendiri,” kata Edy.
Untuk menarik minat dan mempertahankan tenaga medis di daerah terpencil, Dinas Kesehatan juga merancang pendekatan lain. Di antaranya dengan mengadakan kunjungan rutin ke Pustu (Puskesmas Pembantu) dan mengenalkan tenaga kesehatan kepada masyarakat setempat guna membangun hubungan sosial yang lebih erat. Diharapkan, pendekatan ini mampu menciptakan kenyamanan kerja dan rasa memiliki.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang mempertimbangkan kebijakan ikatan dinas bagi dokter spesialis. Salah satu opsi yang dibahas adalah menempatkan residen senior secara bergilir selama enam bulan di daerah-daerah yang kekurangan tenaga spesialis. Namun, rencana ini masih menghadapi hambatan dari sisi pembiayaan.
Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, Pemkab Sintang tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Beragam strategi terus dirancang agar masyarakat di wilayah terpencil juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan layak.
(Rilis Kominfo)
