SINTANG, RS – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah nyata dan lebih terarah dalam menuntaskan pembangunan jalan provinsi yang melintasi wilayah Sintang. Pernyataan ini disampaikannya kepada awak media pada Kamis (12/6/2025), menyusul pertemuan konsultasi LKPJ bersama Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus.
Rumpak menyoroti minimnya perkembangan dua ruas jalan strategis, meskipun anggaran untuk pembangunannya telah dikucurkan secara berkala setiap tahun.
Adapun dua jalur tersebut yakni ruas Simpang Medang, Nangamau, Tebidah, Serawai, Ambalau, dan jalur Tugu Beji, Semubuk batas Kabupaten Sekadau.
“Setiap tahun ada alokasi dana, tapi kenyataannya jalan-jalan itu masih belum berfungsi optimal. Masih sulit dilalui. Ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan jalan seharusnya mengedepankan kegunaan langsung bagi masyarakat, bukan hanya tampilan permukaan atau proyek kosmetik. Pengerjaan yang tepat dengan memperhatikan pengerasan jalan dan kekuatan jembatan jauh lebih penting daripada sekadar pelapisan aspal.
“Prioritasnya adalah fungsionalitas. Yang penting jalan bisa dilewati dulu. Tak harus mulus beraspal sejak awal, asalkan kuat dan terkoneksi,” tegas Rumpak.
Lebih lanjut, Rumpak menilai bahwa besarnya kebutuhan pembangunan jalan belum diimbangi dengan dana yang tersedia. Ia menyebut, anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun hanya mampu menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang dua kilometer. Jika tidak ada perubahan strategi, maka penyelesaiannya akan sangat lambat dan tidak efisien.
Ia bahkan membandingkan kondisi ini dengan jalan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, meski tidak menggunakan aspal, jalan perusahaan tetap kuat dan mampu dilalui kendaraan berat.
“Jalan perkebunan saja bisa awet tanpa aspal, kenapa jalan provinsi tidak bisa begitu? Ini soal efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tambahnya.
Sebagai politisi dari PDI Perjuangan, Yohanes Rumpak berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang.
Ia menegaskan bahwa anggaran publik harus benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam membuka akses antardaerah dan mendukung roda perekonomian masyarakat pedalaman.
“Jangan sampai anggaran habis tapi masyarakat tetap kesulitan mengakses wilayahnya sendiri. Kita ingin pembangunan yang berdampak langsung dan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
