SINTANG, RS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu.
Permintaan ini disampaikan saat menyampaikan laporan hasil kegiatan reses, menekankan urgensi peningkatan fasilitas seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
Menurutnya, berbagai infrastruktur penting di Dapil II mengalami kerusakan cukup parah, terutama kondisi jalan yang makin memburuk saat musim hujan. Ia menilai hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan memperlambat perputaran roda perekonomian.
“Saya meminta pemerintah agar tetap menjadikan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama, meskipun terjadi penyesuaian atau pemangkasan anggaran,” ujar Lusi dengan tegas.
Dalam kunjungannya ke sejumlah desa, termasuk Desa Argo Mulyo dan Wirayuda di Kecamatan Ketungau Tengah, Ia menerima banyak masukan dari masyarakat yang umumnya menyoroti buruknya infrastruktur jalan, minimnya pasokan listrik, serta tidak tersedianya akses air bersih.
“Tiga hal utama yang menjadi aspirasi warga adalah perbaikan jalan, penyediaan listrik, dan air bersih. Ketiganya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak,” tambahnya.
Ia juga menyinggung kondisi jalan yang rusak parah ketika musim hujan dan berubah menjadi jalanan berdebu saat kemarau, baik pada ruas jalan kabupaten maupun jalan provinsi, yang menimbulkan berbagai persoalan keselamatan dan kenyamanan warga.
“Kerusakan ini bukan hanya berdampak pada aksesibilitas, tapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan,” jelas Lusi.
Tak hanya itu, ia menyoroti lambannya pengerjaan proyek strategis seperti Jalan Paralel Perbatasan. Menurutnya, proyek tersebut kini terhenti dan kualitas pelaksanaannya patut dipertanyakan.
“Pekerjaan jalan paralel itu tampaknya tidak diawasi secara maksimal. Banyak titik terlihat dikerjakan asal-asalan,” ucapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi mengharapkan adanya langkah nyata dan kebijakan strategis dari pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang masih tertinggal. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
