SINTANG, RS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut.
Penghargaan ini dianggap sebagai bentuk nyata konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Monopo, dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin, 21 Juli 2025.
“Atas nama Fraksi PDI Perjuangan, kami menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Sintang atas pencapaian opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Ini merupakan cerminan dari tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan profesional,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Meski memberikan apresiasi, Jimi mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat Pemkab berpuas diri.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam melakukan evaluasi internal guna memperkuat akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kami mendorong agar pengelolaan keuangan terus diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja yang efisien dan berdampak luas. Menurut Jimi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi tuntutan masyarakat yang harus dijawab dengan kebijakan yang responsif dan tepat guna.
“Orientasi pembangunan harus jelas dan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Monopo berharap opini WTP ke-13 ini dapat menjadi momentum penguatan kinerja seluruh perangkat daerah, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
“Ke depan, kami harap pemerintah tetap berkomitmen pada prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima, dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tutupnya.
