SINTANG, RS – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang memberikan catatan kritis terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin, 21 Juli 2025.
Melalui juru bicaranya, Lusi, Fraksi Demokrat mengapresiasi realisasi PAD yang tercatat sebesar Rp179,04 miliar atau 105,16 persen dari target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan adanya lonjakan signifikan secara substansial.
“Walaupun realisasi PAD melebihi target, namun dari sisi nilai dan pendekatan strategi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Pemda perlu menggali potensi lain yang belum tersentuh secara optimal,” ungkap Lusi.
Fraksi Demokrat mendorong adanya pendekatan baru yang lebih progresif dalam upaya peningkatan PAD. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan pemerintahan desa dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal dengan skema bagi hasil yang berkeadilan.
“Kami melihat desa memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan pemberdayaan yang tepat, desa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus sumber pendapatan baru bagi daerah,” jelasnya.
Tak hanya PAD, Fraksi Demokrat juga menyoroti realisasi total pendapatan daerah yang mencapai Rp2,088 triliun atau 100,9 persen dari target sebesar Rp2,069 triliun.
Menurut Fraksi Demokrat, capaian ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam penetapan estimasi pendapatan di tahap perencanaan.
“Realisasi pendapatan yang melampaui target memang patut diapresiasi, namun juga menjadi sinyal bahwa proyeksi sebelumnya kurang akurat. Perlu ada pembenahan dalam mekanisme penyusunan estimasi agar perencanaan lebih tepat sasaran dan efisien,” tegas juru bicara Fraksi Demokrat, Lusi.
Sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan data keuangan makro secara maksimal sebagai landasan dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih presisi.
“Dengan penggunaan data makro yang akurat dan analisis yang tajam, pemerintah dapat menyusun kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh,” tandasnya.
Fraksi Demokrat berharap agar Pemkab Sintang semakin fokus dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang adaptif, inovatif, dan berbasis potensi riil daerah, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
