SINTANG, RS – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, kembali menyoroti keterbatasan akses wilayah Serawai dan Ambalau yang hingga kini masih mengandalkan jalur sungai sebagai moda transportasi utama. Ia menilai kondisi tersebut menjadi hambatan serius bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di dua kecamatan yang terletak di pedalaman Sintang itu.
Menurut Sandan, ketergantungan masyarakat pada transportasi sungai sudah berlangsung terlalu lama. Sementara upaya pembangunan jalan darat yang layak belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dan menjadikan infrastruktur Serawai–Ambalau sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan.
“Banyak desa di Serawai dan Ambalau sampai hari ini masih terisolasi karena hanya bisa dijangkau melalui sungai. Ini bukan hanya soal akses, tetapi menyangkut kelayakan hidup masyarakat di sana,” katanya, Minggu (23/11).
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada jalur sungai menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari biaya logistik yang tidak stabil, risiko keselamatan saat musim hujan, hingga kesulitan warga mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kondisi sungai yang mudah berubah mengikuti musim turut memperburuk situasi.
“Saat air surut, perahu sulit melintas, dan ketika hujan deras, arus sungai sangat berbahaya. Kondisi seperti ini membuat masyarakat berada dalam posisi serba sulit,” ujarnya.
Sandan menilai bahwa membuka jalan darat menuju Serawai dan Ambalau bukan perkara mustahil. Ia mendesak pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi untuk menyusun rencana pembangunan yang realistis dan berkelanjutan, termasuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai.
Menurutnya, jika akses darat bisa diwujudkan, berbagai potensi ekonomi lokal akan berkembang pesat. Hasil pertanian seperti rotan, karet, tanaman pangan lokal, hingga hasil hutan bukan kayu akan lebih mudah dipasarkan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Wilayah Serawai dan Ambalau punya potensi besar. Tapi tanpa akses jalan, semua itu sulit dimaksimalkan. Kita harus membuka keterisolasian ini,” tegas Sandan.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memperkuat layanan transportasi alternatif selama pembangunan jalan berlangsung. Subsidi angkutan sungai, peningkatan kualitas dermaga, atau penambahan armada angkutan air dinilai penting demi menjaga konektivitas warga.
Sandan menegaskan bahwa DPRD Sintang berkomitmen mengawal kebijakan pembangunan yang lebih merata, termasuk memperjuangkan program strategis bagi wilayah pedalaman dalam pembahasan anggaran daerah.
“Kami tidak ingin ada wilayah yang tertinggal karena masalah akses. Masyarakat Serawai dan Ambalau berhak mendapatkan pembangunan yang setara,” tutupnya.
