SINTANG, RS — Kerusakan parah pada Jalan Poros Sintang–perbatasan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sintang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lusi, menyoroti bahwa kondisi jalan yang terus memburuk dari tahun ke tahun sudah menghambat aktivitas masyarakat dan melemahkan perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut tersebut.
Lusi menyampaikan bahwa jalan utama yang menghubungkan Kota Sintang dengan Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Tempunak, dan Sepauk merupakan jalur vital yang memengaruhi berbagai sektor strategis.
Jalan ini menjadi tumpuan mobilitas warga, akses distribusi kebutuhan pokok, serta transportasi hasil komoditas pertanian dan perkebunan. Namun, kondisi jalan yang semakin rusak membuat aktivitas masyarakat terganggu dan biaya operasional meningkat.
“Kerusakan yang terjadi bukan lagi kategori ringan. Setiap musim hujan, sebagian besar ruas nyaris tidak dapat dilalui kendaraan. Badan jalan ambles, genangan air menguasai jalur, dan lubang besar membahayakan pengguna jalan,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa banyak warga harus menempuh perjalanan jauh lebih lama dari biasanya. Bahkan beberapa kendaraan roda empat kerap terjebak di titik-titik kritis sehingga menghambat arus barang dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh minimnya penanganan yang signifikan dari pemerintah selama bertahun-tahun.
“Ketika akses terganggu, masyarakat pedalaman dan perbatasan yang paling menderita. Harga barang naik karena biaya transportasi melonjak. Belum lagi akses kesehatan dan pendidikan menjadi sulit dijangkau,” jelasnya.
Lusi menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi menunda penanganan. Ia meminta agar pemerintah kabupaten dan provinsi menjadikan perbaikan jalan poros tersebut sebagai program prioritas dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari wajah negara yang seharusnya mendapatkan perhatian setara dengan wilayah lainnya.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur semata, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat yang sudah lama menunggu perhatian. Akses jalan yang layak adalah hak dasar yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Lebih jauh, Lusi meminta agar anggaran perbaikan tidak lagi dilakukan secara terbatas hanya untuk tambal sulam. Ia mendorong pemerintah menyiapkan rencana peningkatan konstruksi yang lebih kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan memastikan persoalan ini tidak lagi tenggelam tanpa penyelesaian,” tambahnya.
Dengan perbaikan yang komprehensif, Lusi meyakini jalur Sintang sampai perbatasan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, memperlancar layanan publik, dan membuka peluang investasi di wilayah strategis perbatasan Indonesia–Malaysia.
