SINTANG, RS – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sintang kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal itu disampaikan melalui laporan resmi yang dibacakan oleh Ardi dalam Rapat Paripurna DPRD Sintang, yang menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Ardi menyampaikan bahwa laporan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap usulan program dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa Badan Anggaran tidak hanya menjalankan fungsi formal dalam proses ini, tetapi benar-benar melakukan penelaahan mendalam untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sintang.
Dalam paparannya, Ardi memaparkan bahwa evaluasi Banggar meliputi peninjauan terhadap indikator kinerja program, capaian target, serta relevansi kegiatan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa program yang dinilai belum menunjukkan efektivitas optimal direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan, baik dari sisi perencanaan maupun alokasi anggarannya.
“Badan Anggaran menilai perlu adanya rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Program yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat diarahkan untuk dievaluasi dan dialihkan kepada kegiatan yang lebih mendukung prioritas pembangunan,” jelas Ardi.
Selain itu, Banggar juga memberikan perhatian pada pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Ardi, masih terdapat sejumlah potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor jasa, aset daerah, dan pengelolaan sumber daya unggulan lokal. Optimalisasi PAD dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung lebih leluasa.
Laporan Banggar juga menyoroti perlunya efisiensi belanja daerah. Ardi menyampaikan bahwa pengeluaran yang berpotensi tumpang tindih antar OPD harus dihindari demi terciptanya penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa efisiensi belanja merupakan kunci untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari pemborosan anggaran.
Selain rekomendasi teknis, laporan ini turut menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan program diyakini mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Menutup laporannya, Ardi berharap agar seluruh catatan dan rekomendasi Banggar dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan Raperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses ini adalah menghadirkan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sintang.
