Deteksi berita sekota Sintang

Warga Sungai Menuang Keluhkan Persoalan Tapal Batas Sintang-Melawi, Sekitar 1.000 Hektare Lahan Jadi Perhatian

SINTANG, RS – Persoalan batas administrasi antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi menjadi perhatian masyarakat Desa Sungai Menuang, Kecamatan Kayan Hilir. Warga menyampaikan keberatan terkait dugaan ketidaksesuaian pemetaan wilayah yang disebut berdampak pada masuknya sebagian lahan masyarakat ke dalam kawasan perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Melawi.

Permasalahan tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Sintang yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai status batas wilayah yang selama ini dipersoalkan.

Camat Kayan Hilir, Seberius Matius Akon, yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara batas wilayah yang selama ini diketahui masyarakat dengan batas yang tergambar dalam dokumen administrasi pemerintahan.

Menurutnya, masyarakat setempat sudah memiliki pemahaman mengenai batas wilayah sejak puluhan tahun lalu. Batas tersebut telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan selama ini tidak menimbulkan permasalahan berarti.

“Sejak dahulu masyarakat sudah mengetahui batas wilayah masing-masing. Namun, ketika dilakukan penyesuaian berdasarkan peta administrasi pemerintahan, ternyata terdapat perbedaan. Hal inilah yang sekarang menjadi persoalan dan perlu mendapatkan kejelasan,” ungkap Seberius.

Ia menyebutkan, perbedaan pemetaan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap status sejumlah lahan yang selama ini diyakini warga berada dalam wilayah Kecamatan Kayan Hilir. Bahkan, sebagian kawasan tersebut diduga masuk dalam cakupan peta kerja maupun perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Luas lahan yang menjadi perhatian masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 1.000 hektare. Kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi warga karena berkaitan dengan pengelolaan lahan, sumber penghidupan, serta kepentingan masyarakat setempat.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Mereka menginginkan agar penetapan batas wilayah tidak hanya mengacu pada dokumen administrasi, tetapi juga memperhatikan sejarah batas wilayah dan kondisi nyata di lapangan.

“Harapan masyarakat tentu ada kejelasan mengenai batas wilayah ini. Kami berharap pemerintah dapat turun langsung melakukan pengecekan sehingga persoalan yang menyangkut lahan masyarakat tidak terus berlarut-larut,” menjadi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, penyelesaian persoalan tapal batas diharapkan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui koordinasi antardaerah. Penelusuran dokumen resmi, peta administrasi, serta pemeriksaan lapangan dinilai menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.

Dengan adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait, masyarakat berharap persoalan batas administrasi tersebut dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap status lahan maupun kepentingan warga Desa Sungai Menuang.

Hingga saat ini, persoalan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan kesesuaian antara dokumen batas administrasi, peta perizinan perkebunan, dan kondisi faktual di wilayah yang dipersoalkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *