SINTANG, RS – Upaya menciptakan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas terus menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Seluruh aparatur di lingkungan instansi tersebut diingatkan untuk menghindari segala bentuk penyimpangan serta mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Komitmen itu mencakup penolakan terhadap praktik korupsi, gratifikasi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan kewenangan, hingga tindakan diskriminatif yang dapat merugikan masyarakat penerima pelayanan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muchtar, menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pelayanan publik bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi, melainkan juga menyangkut amanah dan tanggung jawab aparatur kepada masyarakat.
“Integritas merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap pegawai harus bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kami tidak menginginkan adanya praktik korupsi, gratifikasi maupun pungutan liar dalam bentuk apa pun,” ujar Ulidal.
Ia meminta seluruh pegawai agar menjalankan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jabatan maupun kewenangan yang dimiliki aparatur tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi memberikan keuntungan kepada pihak tertentu di luar aturan.
Ia juga menilai transparansi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan agar tidak mengalami kesulitan ketika mengakses layanan sosial.
Ia mengingatkan agar pegawai tidak meminta ataupun menerima pembayaran di luar ketentuan resmi. Pelaksanaan tugas harus mengutamakan profesionalisme, keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menolak pungutan liar, Dinas Sosial Kabupaten Sintang juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial masyarakat. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang layak.
“Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam memberikan pelayanan. Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan secara layak, adil, dan profesional. Kami ingin memastikan tidak ada diskriminasi terhadap warga yang membutuhkan layanan sosial,” tegasnya.
Ulidal berharap seluruh pegawai mampu menerapkan nilai kejujuran, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam bekerja. Ia juga mengajak masyarakat turut mendukung pelayanan publik yang bersih dengan mengikuti prosedur resmi dan tidak memberikan imbalan kepada petugas di luar ketentuan.
Melalui komitmen tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sintang berupaya membangun lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya kerja aparatur, sehingga pelayanan sosial di Kabupaten Sintang semakin baik, setara, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
