Deteksi berita sekota Sintang

Mardiyansyah Soroti Kondisi Tugu Burung Garuda dan Pembangunan PLBN di Perbatasan

SINTANG, RS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mardiyansyah, meminta perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kondisi Tugu Burung Garuda yang berada di wilayah Ketungau Hulu.

Menurutnya, sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan tugu tersebut seharusnya mendapat perawatan yang optimal.

“Kita perlu memastikan simbol kedaulatan negara seperti Tugu Burung Garuda terawat dengan baik. Tugu ini bukan sekadar monumen, tapi representasi wibawa NKRI di perbatasan,” ujar Mardiyansyah. Ia menambahkan, kondisi tugu saat ini tampak kurang terawat dan memprihatinkan, sehingga menimbulkan kesan seolah wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Politisi DPRD ini juga menyoroti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Jasa yang hingga saat ini belum terealisasi. Menurutnya, lambannya pembangunan PLBN disertai dengan kurangnya perawatan tugu simbol negara dapat memengaruhi persepsi publik, bahkan wisatawan, terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan.

Mardiyansyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di perbatasan sekaligus menjaga simbol-simbol kedaulatan. Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti perawatan tugu dan percepatan pembangunan PLBN agar kedua fasilitas ini dapat berfungsi optimal.

“Perbatasan bukan hanya soal geografis, tapi juga soal simbol negara, keamanan, dan identitas nasional. Tugu Burung Garuda dan PLBN adalah cerminan perhatian negara terhadap warganya di wilayah terluar,” tegas Mardiyansyah.

Dengan perawatan yang tepat dan pembangunan PLBN yang segera terealisasi, diharapkan wilayah Ketungau Hulu bisa menjadi contoh pengelolaan kawasan perbatasan yang rapi, aman, dan menunjukkan komitmen nyata pemerintah terhadap kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Exit mobile version