Deteksi berita sekota Sintang

Markus Jembari: Aksi SABER, TBBR, dan SMB di PN Sintang Contoh Partisipasi Positif

SINTANG, RS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari, memberikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di halaman Pengadilan Negeri (PN) Sintang, Senin, 30 Maret 2026. Aksi tersebut melibatkan ormas SABER, Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), dan Sabang Merah Borneo (SMB).

Menurut Markus, partisipasi masyarakat melalui aksi damai seperti ini merupakan bentuk aspirasi yang penting dan sah secara konstitusional.

“Saya menghargai cara ormas-ormas tersebut menyampaikan pendapatnya secara tertib dan damai. Ini adalah contoh partisipasi masyarakat yang positif dalam menyalurkan aspirasi mereka,” dijelaskan Markus saat memberikan tanggapan, Rabu (1/4/2026).

Markus menambahkan bahwa unjuk rasa yang berlangsung secara tertib menunjukkan kesadaran warga terhadap aturan hukum dan tata tertib. Ia menilai bahwa penyampaian aspirasi secara langsung kepada pihak berwenang di PN Sintang dapat menjadi saluran efektif untuk menyuarakan keprihatinan atau tuntutan masyarakat terkait isu tertentu.

Politisi DPRD ini juga menekankan pentingnya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjaga komunikasi yang baik dalam menanggapi aspirasi publik.

“Mendengarkan suara masyarakat adalah bagian dari pembangunan daerah yang inklusif. Aksi seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Markus.

Ia berharap aksi damai yang digelar oleh SABER, TBBR, dan SMB dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain untuk menyalurkan pendapatnya secara tertib, kreatif, dan produktif. Markus juga menekankan perlunya sinergi antara ormas, pemerintah, dan DPRD dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, aman, dan kondusif di Kabupaten Sintang.

Dengan pengelolaan aspirasi yang baik, diharapkan masyarakat Sintang semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, sementara pemerintah dan legislatif mampu merespons tuntutan publik secara cepat, tepat, dan efektif.

Exit mobile version