SINTANG, RS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Juni, memberikan sambutan positif terkait kebijakan terbaru Pemkab Sintang yang menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari setiap minggu.
Menurut Juni, langkah ini dinilai tepat untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memberikan fleksibilitas bagi para pegawai.
Juni menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak hanya membantu ASN dalam mengatur waktu, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas.
“Dengan satu hari bekerja dari rumah, ASN memiliki kesempatan untuk mengelola pekerjaan dengan lebih fokus, sambil tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi,” ujarnya.
Legislator ini juga menekankan bahwa penerapan WFH harus diiringi dengan pengawasan yang jelas dan sistem kerja yang transparan. Menurutnya, meskipun ASN tidak berada di kantor, kualitas pelayanan publik tetap harus dijaga agar tidak mengganggu kinerja instansi pemerintah.
Selain itu, Juni menyebutkan bahwa kebijakan ini juga dapat berdampak positif pada aspek kesehatan dan lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas pegawai, risiko kelelahan akibat perjalanan dinas dan kemacetan dapat dikurangi, sementara emisi kendaraan bermotor juga berpotensi menurun.
“Langkah ini merupakan bagian dari adaptasi pemerintah terhadap dinamika kerja modern. ASN harus tetap produktif, namun juga perlu diberikan ruang untuk bekerja lebih fleksibel. Dengan begitu, kesejahteraan pegawai dan kualitas pelayanan publik dapat berjalan seiring,” tambahnya.
Juni berharap pemerintah daerah dapat terus mengevaluasi pelaksanaan WFH secara berkala untuk memastikan kebijakan ini efektif. Evaluasi tersebut mencakup monitoring produktivitas, penyesuaian sistem kerja, dan dukungan teknologi yang memadai agar seluruh ASN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
Kebijakan WFH ini merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyesuaikan pola kerja modern, sekaligus menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Legislator DPRD ini menegaskan bahwa pendekatan yang fleksibel dan adaptif seperti ini dapat menjadi langkah awal menuju peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
