SINTANG, RS — Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menegaskan pentingnya peran perusahaan perkebunan dalam menjaga kondisi infrastruktur jalan yang turut mereka gunakan setiap hari.
Menurutnya, pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal yang cukup berat setelah adanya pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat kerja sama dengan pihak swasta menjadi semakin penting.
“Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan harus ikut ambil bagian,” tegasnya, Jumat (14/11).
Ia menjelaskan bahwa sebagian perusahaan sebenarnya telah menunjukkan kepedulian melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa di antaranya membantu dengan menurunkan alat berat untuk memperbaiki jalan rusak, terutama di jalur yang kerap dilalui kendaraan angkutan hasil perkebunan.
“Kepedulian seperti ini patut diapresiasi. Tapi jangan hanya sekali-sekali,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menilai bahwa keterlibatan perusahaan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga kepentingan bersama.
Jalan yang rusak parah tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga mengganggu mobilitas perusahaan dalam mengangkut hasil panen. Karena itu, ia memandang wajar bila perusahaan turut memastikan jalur yang mereka lalui tetap dalam kondisi layak.
“Kalau perusahaan lewat setiap hari, wajar kalau mereka ikut menjaga jalur itu. Minimal memastikan jalan tetap bisa dilalui,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah seperti Ketungau dan Kayan masih menghadapi persoalan akses jalan yang cukup serius. Kondisi tersebut semakin menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, berharap perusahaan dapat lebih proaktif, bukan hanya menunggu ketika kerusakan sudah terjadi dalam skala besar.
“CSR tidak boleh hanya menjadi formalitas. Harus benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ]Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur, namun realitas anggaran yang terbatas membuat prioritas harus disesuaikan.
Karena itu, ia menekankan perlunya pola kerja sama yang lebih berkelanjutan agar penyelesaian masalah jalan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Kalau semua pihak terlibat, persoalan jalan di Sintang bisa ditangani lebih baik. Ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi juga masyarakat dan perusahaan itu sendiri,” tutupnya.
