SINTANG – Pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang terkait perekaman e-KTP mendapat respon baik dari berbagai pihak.
Salah satunya yang mengapresiasi program tersebut yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen. Ia mengatakan, dengan layanan jemput bola ini, dapat menjangkau langsung ke lokasi. Sehingga masyarakat diberikan kemudahan dengan hadirnya layanan tersebut.
“Tentu masyarakat terbantukan, khususnya yang tinggal di pedalaman sana. Bayangkan saja, kalau warga yang tinggal di pedalaman sana harus datang ke kantor Disdukcapil. Jarak tempu yang jauh, tentu banyak biaya juga yang harus mereka keluarkan,” ujar Lim Hie Soen bebrapa waktu lalu.
Maka dari itu, ia menilai program tersebut sangat bagus. Meski demikian, layanan jemput bola ini jelas Lim Hie Son, haruslah terkoordinasi dengan baik, sehingga saat program layanan ini diterapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
“Program jemput bola inikan tentu terbatas pelayanannya. Artinya, hanya beberapa hari saja atau waktunya yang tidak begitu lama. Agar pelayanan jemput bola ini efektif, koordinasi dengan pihak terkait harus singkron. Dengan demikian, ketika layanan ini hadir ke desa, masyarakat sudah berada di tempat, sehingga bisa segera mengakses layanan ini,” bebernya.
Terlepas dari itu, Lim Hie Son juga mengatakan, bahwa sejauh ini masih ada warga Kabupaten Sintang yang sudah cukup umur belum memiliki e-KTP, telebih warga yang tinggal di pedalaman dan perbatasan sana. Meski demikian, ia juga tak menampik bahwa persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Bumi senentang tersebut sudah cukup tinggi.
“Untuk itu, agar persentase kepemilikan dokumen kependudukan itu semakin meningkat, sosialisasi haruslah digencarkan. Menurut saya sosialisasi mempunyai peran yang sangat penting untuk peningkatan itu,” jelasnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyakini, kalau sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan tersebut gencar dilakukan, maka masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan segera membuatnya.
“Sosialisasi bisa dilakukan melalui media, baik itu cetak maupaun elektronik. Bisa juga memanfaatkan potensi aparatur hingga ke desa-desa. Intinya yang harus selalu disampaikan adalah, bagaimana mengurus dokumen kependudukan yang benar, tepat dan cepat. Selain itu, yang paling penting adalah pemerintah harus selalu memberikan pelayanan prima,” pungkasnya. (*)
