SINTANG, RS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa layanan pendidikan gratis wajib diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Ia menganggap keputusan tersebut sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
“Ini merupakan kemajuan besar dalam memperjuangkan pendidikan yang merata dan inklusif,” ujarnya belum lama ini.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi juga harus disokong oleh komitmen kuat dari pemerintah dalam bentuk penganggaran yang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Menurutnya, alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan harus benar-benar terealisasi secara nyata.
“Angka 20 persen itu jangan sekadar formalitas. Harus diwujudkan dalam bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh siswa,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar anggaran pendidikan masih terserap untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan pegawai, sementara alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas belajar sering kali minim.
“Kalau sebagian besar dana hanya untuk gaji, pembangunan fisik dan peningkatan mutu pendidikan bisa terhambat. Padahal, fasilitas juga sangat dibutuhkan untuk mendukung proses belajar-mengajar,” jelasnya.
Menyikapi wacana penempatan guru berdasarkan lokasi domisili, Anggota DPRD Sintang, Senen Maryono menilai kebijakan itu baik untuk efisiensi dan kenyamanan guru, namun harus diimbangi dengan pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
“Tujuannya bagus, tapi tetap harus ada keadilan. Jangan sampai sekolah di pelosok justru kekurangan guru,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan pendidikan gratis tidak berhenti di tataran slogan, melainkan disertai dengan langkah konkret yang mencakup perencanaan anggaran yang adil dan sistem penempatan guru yang merata. Menurutnya, itu adalah kunci menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di seluruh daerah.
