SINTANG, RS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus, menekankan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap kondisi infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan legislatif untuk meningkatkan kualitas transportasi dan mobilitas warga di berbagai wilayah.
Nikodemus menilai, meskipun pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan, banyak ruas jalan di kabupaten ini masih dalam kondisi rusak dan belum memadai.
“Saya sering menerima keluhan dari warga terkait akses jalan yang rusak. Ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Politisi yang aktif membidangi infrastruktur dan pembangunan ini menambahkan, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh dan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan serta intensitas lalu lintas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal.
“Pemkab perlu menyusun program strategis yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan jalan, agar tidak hanya perbaikan sesaat. Jalan yang baik akan mendorong arus barang, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan tentu saja menambah kenyamanan masyarakat,” kata Nikodemus.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lebih erat antara dinas terkait dan DPRD, sehingga setiap proyek infrastruktur dapat diawasi dan dievaluasi secara rutin. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat penanganan jalan rusak sekaligus mencegah pemborosan anggaran.
Selain itu, Nikodemus menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengawasan kondisi jalan. Warga bisa memberikan masukan dan laporan terkait lokasi yang membutuhkan perbaikan segera.
“Partisipasi masyarakat sangat penting agar pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran,” tambahnya.
DPRD Sintang berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menjadikan peningkatan kualitas jalan sebagai prioritas, sehingga akses transportasi yang lancar dan aman bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah kabupaten.
