SINTANG, RS – Camat Ketungau Hulu, Randi Nahum, hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan tahunan ini merupakan forum strategis pemerintah daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
Musrenbang menjadi arena penting bagi penyelarasan berbagai aspirasi dan usulan pembangunan dari desa hingga tingkat kabupaten. Kehadiran para camat, termasuk Randi Nahum, menjadi momen krusial untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya terkait infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal.
Randi menekankan bahwa forum ini memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk memastikan suara warga Ketungau Hulu didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang adalah kesempatan emas bagi kami untuk menyampaikan langsung prioritas masyarakat Ketungau Hulu, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan hingga peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Selain fokus pada infrastruktur dan layanan publik, Randi juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan. Wilayah Ketungau Hulu memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks, sehingga dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Randi menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam forum ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan untuk menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ketungau Hulu. Dengan koordinasi yang solid, ia optimistis aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah perbatasan tersebut.
Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala perangkat daerah, anggota DPRD, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat. Forum ini juga berfungsi sebagai sarana sinkronisasi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, memastikan setiap usulan dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan yang lebih luas.
