SINTANG, RS – Keterbatasan jumlah tenaga pendidik masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan guru sehingga diperlukan langkah penanganan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara maksimal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanos Roni, menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di beberapa sekolah memang belum sepenuhnya terpenuhi. Menurutnya, ketersediaan guru menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas pembelajaran dan memastikan peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan yang optimal.
Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi sejumlah batasan dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan instansi pemerintahan.
Herkolanos Roni menjelaskan, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menentukan langkah pemenuhan kebutuhan guru. Setiap kebijakan yang diambil harus disesuaikan dengan ketentuan kepegawaian yang telah ditetapkan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Memang kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Kabupaten Sintang masih cukup menjadi perhatian. Namun, dalam mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami tetap harus mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama terkait penataan tenaga non-ASN,” jelas Herkolanos Roni.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk penerapan skema PPPK paruh waktu, turut memengaruhi langkah pemerintah daerah dalam mengatur kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah kabupaten tidak dapat serta-merta melakukan perekrutan tenaga honorer baru meskipun terdapat sekolah yang membutuhkan tambahan guru.
“Pada prinsipnya, kami memahami bahwa sekolah membutuhkan guru untuk menunjang proses pembelajaran. Akan tetapi, perekrutan tenaga honorer baru tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada aturan dan kebijakan kepegawaian yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap jumlah guru yang tersedia, kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan mata pelajaran, serta kondisi sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Sintang.
Pemerataan distribusi guru juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, sekolah yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan berpotensi menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh tenaga pendidik yang memadai.
Melalui pemetaan kebutuhan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, diharapkan persoalan kekurangan guru di Kabupaten Sintang dapat ditangani secara bertahap tanpa mengabaikan ketentuan kepegawaian nasional.
Pemerintah daerah diharapkan terus mencari solusi melalui mekanisme yang tersedia agar seluruh sekolah dapat memperoleh dukungan tenaga pendidik sesuai kebutuhan. Dengan demikian, keterbatasan jumlah guru tidak menjadi hambatan berkepanjangan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Sintang.











