SINTANG, RS — Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang menjadi prioritas utama.
Kedua raperda tersebut meliputi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja lokal.
Wakil Ketua Pansus I DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menjelaskan bahwa kedua regulasi ini memegang peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan perlindungan dan peluang kerja bagi masyarakat Sintang.
“Raperda ini penting untuk memastikan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Hikman.
Hikman menambahkan, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi saat ini, termasuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan sistem pemungutan yang adil dalam regulasi tersebut.
Selain aspek fiskal, Pansus I juga fokus pada Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan, yang diharapkan menjadi payung hukum bagi penempatan tenaga kerja lokal, terutama di perusahaan yang beroperasi di wilayah Sintang. Regulasi ini bertujuan memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan perlindungan yang memadai.
“Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Melalui raperda ini, kita ingin memastikan masyarakat Sintang memperoleh pekerjaan yang layak di daerahnya sendiri,” tambah Hikman.
Pansus I DPRD Sintang menegaskan akan mengawal proses pembahasan kedua raperda ini dengan serius, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Hikman menekankan bahwa partisipasi semua pihak akan memperkaya substansi regulasi sehingga menghasilkan aturan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.











