SINTANG, RS – Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah OPD di Kabupaten Sintang belum mencapai Target. bahkan ada realisasi PAD dibawah 50 persen.
Bappenda ditargetkan mendapatkan 39 milyar, teralisasi 32 milyar atau 80 persen. Ada dua sumber pajak yang tidak terpenuhi yakni pada PBB hanya 96 persen dan BPHTB hanya 40 persen.
Sekretariat Daerah menargetkan 174 juta terealisasi 84 juta.
Dinas Kesehatan ditargetkan mendapatkan 18 milyar, terealisasi 21 milyar melampaui target.
Dinas Lingkungan Hidup menargetkan mendapatkan 400 juta terealisasi 204 juta atau 51 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditargetkan 40 juta terealisasi 38 juta atau 95 persen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan mendapatkan 500 juta terealisasi 614 juta atau melampaui target.
Dinas Pemuda, Olaharga dan Pariwisata menargetkan mendapatkan 100 juta terealisasi hanya 74 juta.
Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan mendapatkan 520 juta terealisasi 687 juta.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan 350 juta terealisasi 628 juta.
RSUD AM Djoen Sintang menargetkan 60 milyar terealisasi 55 milyar.
Disperindagkop dan UKM menargetkan 832 juta terealisasi 924 juta. BPKAD menargetkan 28 milyar terealisasi 22 milyar.
“Kami mengalami masalah internal yakni masalah sumber daya aparatur seperti kami tidak ada juru sita dan pemeriksa pajak. Kami belum ada mobil untuk pelayanan seperti milik samsat. SOTK kami juga belum menyentuh upaya pengelolaan pendapatan daerah. Belum terintegrasinya antara penetapan dan penagihan. Aplikasi juga belum memadai,” terang Abdul.
Abdul mengatakan faktor eksternal juga ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Staf kami yang menagih Pajak ke lapangan, harus memiliki mental yang kuat. Masuk ke warung, staf saya tidak disuruh duduk, dan kurang diterima. Koordinasi juga masih kurang antar OPD,” ujar Abdul.
Diaktakan Abdul upaya untuk Tahun 2021 ini adalah untuk membuat himbauan agar masyarakat mau dan tepat waktu membayar pajak.
“Kami sudah bekerjasama dengan Bank Kalbar dan PT Pos Indonesia untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak. Kami akan memasang plang bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Kami juga akan menetapkan ulang besaran pajak. Dan kami akan bekerjasama dengan PPAT yang ada di Kabupaten Sintang,” terang Abdul.
Abdul juga mengatakan akan memberikan reward bagi yang sudah disiplin membayar pajak.
Pembayaran pajak juga akan kita dorong agar harus dilakukan secara online atau non tunai.
Kami juga akan bekerjasama dengan provider telekomunikasi, nanti akan ada SMS ke handphone wajib pajak untuk mengingatkan.
Lanjut Abdul mengatakan pihaknya juga berencana mengenakan pajak air tanah ke depannya dan usaha yang belum dikenakan pajak seperti usaha catering dan kos-kosan. Serta akan melakukan operasi gabungan.
“Birokrasi pengurusan BPHTB juga akan dipangkas. Tarif rendah dan verifikasinya juga mudah. Bagi saya lebih baik pajak rendah tetapi orang banyak yang mau bayar pajak. Kami juga akan pasang billboard yang banyak,” tutup Abdul. (SS)
