admin pada LEGISLATIF
12 Jul 2022 13:29 - 2 menit reading

APH Diminta Berlaku Adil dalam Memberantas PETI

SINTANG – Penertiban aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena dinilai sudah cukup baik dalam memberantas praktek illegal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa. Ia menilai bahwa sudah banyak aktifitas-aktifitas PETI yang berdampak pada kehancuran lingkungan tersebut dihentikan oleh APH. Tentu ini suatu yang berdampak poisitif.

“Sudah banyak lingkungan kita tercemar akibat PETI ini, sudah sepatutnya APH bertindak tegas dalam memberantasnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan illegal juga,” ujar Santosa beberapa waktru lalu.

Hanya saja dinilai Santosa, masih belum sepenuhnya tercipta keadilan dalam melakukan penertiban aktivitas PETI di Kabupaten Sintang ini. Pasalnya, sejauh ini hanya banyak pekerja kecil yang ditindak, sementara cukongnya masih banyak yang tidak tersentuh.

“Kita juga tak menampik bahwa ada juga cukong-cukong yang sudah diamankan, tapi kebanyakan para pekerja. Masih banyak cukong-cukong yang tak tersentuh. Seharusnya ada keadilan dalam penertiban ini,” tuturnya.

Maka dari itu, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap kepada aparat penegak hukum untuk berlaku adil dalam mengambil tindakan penertiban aktivitas PETI.

“Kalau pekerja kecil ditangkap, maka cukongnya juga harus ikut ditertibkan. Artinya, jangan ada kesan pilih kasih dalam penertiban PETI di wilayah Kabupaten Sintang,” harap Santosa.

Terlepas dari itu,Tuah juga menyayangkan kerap terjadi pada saat giat penertiban dilakukan, mereka para pekerja PETI berhenti bekerja. Seperti operasi tersebut telah bocor. Tetapi lanting dan mesinnya masih terlihat.

“Persoalan PETI di Kabupaten Sintang tidak akan habis, apabila tidak ditindak secara adil dan merata. Apalagi, dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas PETI sangat buruk. Terlebih aktivitasnya dilakukan di aliran sungai. Makanya perlu ada keadilan,” pungkasnya. (*)