SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kusnadi menyarankan pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa.
“Kami sarankan agar pemerintah daerah melalui DPMPD Sintang untuk memberikan Bimtek terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan di pemerintahan desa,” saran Kusnadi ketika ditemui di Gedung DPRD Sintang, belum lama ini.
Menurut politisi Partai PKB, bimbingan teknis terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, agar segala pertanggungjawaban dan pelaporan pemerintah desa itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
“Kami harapkan dengan adanya bimtek tersebut, perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan tidak melenceng dari aturan perundang-undangan,” ungkap Kusnadi.
Apabila melenceng dari aturan, Kusnadi menegaskan kepala desa dan perangkatnya siap-siap berhadapan dengan hukum. Sebab, dalam pengelolaan keuangan negara, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami harap pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada kepala desa dan perangkatnya yang berhadapan dengan proses hukum,” pesan Kusnadi mengingatkan.
Olehkarenany, Kusnadi berharap Bimtek tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa juga bertujuan untuk menghindari dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan anggaran yang akan diterima oleh pemerintahan desa, seperti penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang.
“Jadi, pesan kami berhati-hatilah dalam mengelola keuangan desa, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,” pungkas Kusnadi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepauk – Kecamatan Tempunak.
