SINTANG – Sebanyak 135 warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dipastikan akan menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Erwan Chandra Happy, yang menyebut bahwa para calon jamaah berasal dari 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang.
Rinciannya, 63 orang adalah pria dan 74 orang perempuan. Dari total tersebut, 12 jamaah tergolong lanjut usia dengan usia di atas 65 tahun sesuai kategori berisiko tinggi dalam pelaksanaan haji.
Sementara berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, jumlah jamaah berusia di atas 60 tahun mencapai 50 orang.
Dilihat dari latar belakang pekerjaan, peserta haji tahun ini didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 65 orang.
Selain itu, tercatat 34 ibu rumah tangga, 17 pegawai swasta, 9 pensiunan, 4 petani, 3 pedagang, serta masing-masing satu orang dari kalangan PPPK, BUMN, pelajar, TNI, dan Polri.
“Rombongan calon haji akan diberangkatkan dari Sintang menuju Pontianak menggunakan empat armada bus, didampingi oleh petugas keamanan dari Polres Sintang. Mereka akan menginap semalam di Pontianak dan melanjutkan perjalanan ke Batam pada malam hari, 27 Mei 2025. Penerbangan ke Jeddah dijadwalkan pada 28 Mei sore,” jelas Erwan.
Ia juga mengimbau seluruh calon jamaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang keberangkatan. Menurutnya, istirahat yang cukup dan kesiapan kesehatan menjadi faktor penting selama perjalanan ibadah.
Erwan menekankan bahwa ketepatan jadwal keberangkatan sangat penting. Apabila ada calon haji yang mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak memungkinkan ikut terbang, maka otomatis tidak bisa berangkat tahun ini.
“Semua seat sudah terisi penuh. Tidak ada opsi penundaan keberangkatan ke kloter lain. Jadi bila tidak ikut sesuai jadwal, maka otomatis gagal berangkat,” tegasnya.
Para jamaah haji dijadwalkan kembali ke Tanah Air melalui Batam pada 8 Juli 2025 dan akan tiba di Sintang pada keesokan harinya, 9 Juli, untuk disambut oleh pihak keluarga dan jajaran pemerintah daerah.
(Rilis Kominfo)
