SINTANG, RS – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Sintang mendorong Pemerintah Daerah agar lebih fokus dan sistematis dalam menyusun perencanaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat waktu.
Pernyataan ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Hanura terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus, menyampaikan langsung pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (21/7).
Ia menekankan bahwa perencanaan anggaran yang matang sangat penting agar seluruh program yang telah dialokasikan melalui APBD dapat benar-benar terealisasi sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat.
“Fraksi Hanura mendorong pemerintah agar memperkuat kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran. Program-program yang dirancang harus bisa dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu, bukan hanya selesai di atas kertas,” ujarnya pada Senin (21/7).
Fraksi Hanura juga memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diperoleh Pemkab Sintang selama 13 tahun berturut-turut. Namun Ia mengingatkan bahwa keberhasilan administratif tersebut tidak boleh menutupi berbagai tantangan di lapangan.
“Capaian WTP tentu membanggakan, namun pelaksanaan program tetap perlu dievaluasi. Jangan sampai indikator keberhasilan hanya sebatas laporan, sementara pelayanannya belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Data yang dikutip Fraksi Hanura menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2024 baru mencapai 91,51 persen dari total anggaran.
Sementara itu, belanja modal tercatat hanya terserap 85,33 persen, dan belanja tidak terduga sangat rendah, yaitu sebesar 17,79 persen. Hal ini dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam kesiapan pelaksanaan program.
Anggota DPRD Sintang, Nekodimus menilai perlunya pembenahan pada tahapan perencanaan agar program tidak terhambat dalam implementasinya.
“Kelemahan dalam penyerapan anggaran harus segera diatasi. Perlu ada perbaikan mendasar dalam sistem penganggaran agar setiap program benar-benar siap dijalankan saat anggaran ditetapkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, tanggung jawab OPD sangat besar, terutama dalam bidang infrastruktur dan layanan dasar kepada masyarakat.
“Pemerintah harus lebih selektif dan akurat dalam menyusun anggaran. Setiap alokasi harus membawa dampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya mengejar target administratif tanpa mempertimbangkan dampak nyatanya,” tutupnya.
