SINTANG, RS – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih serius memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan dan jembatan, dalam perencanaan dan penganggaran APBD tahun-tahun mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Sintang, Lusi, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (21/7).
Dalam pandangannya, Ia menekankan bahwa kondisi infrastruktur di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, masih memerlukan perhatian khusus. Ia menyebut banyak desa masih kesulitan dijangkau kendaraan roda empat akibat buruknya kondisi jalan dan minimnya jembatan penghubung.
“Situasi ini sudah sangat mendesak untuk ditangani. Masyarakat di daerah terpencil tidak boleh terus-menerus terisolasi karena kurangnya akses infrastruktur,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang agar mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk pembangunan infrastruktur, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperlancar akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal daerah. Dari total anggaran sebesar Rp325,588 miliar, realisasi hanya mencapai 85,33 persen.
Serapan belanja tidak terduga bahkan lebih rendah lagi. Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Ketidakefisienan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan masih perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pembangunan bisa berjalan optimal dan tidak menghambat target peningkatan infrastruktur,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Lusi juga menyinggung tingginya angka SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mencapai Rp213,435 miliar. Menurutnya, besarnya SILPA tersebut menjadi ironi di tengah masih buruknya infrastruktur di berbagai kawasan.
“Sayang sekali, anggaran sebesar itu tidak termanfaatkan secara maksimal padahal banyak desa yang sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan,” ungkapnya.
Fraksi Demokrat berharap Pemkab Sintang melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran ke depan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fokus utama, harus diberikan pada pembangunan infrastruktur dasar, termasuk sarana pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah harus menjadikan pembangunan fasilitas dasar sebagai prioritas utama, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini adalah langkah nyata menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Sintang,” pungkasnya.
