SINTANG, RS – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sintang menyoroti pentingnya kehadiran langsung para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD.
Pandangan ini disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra, Juni, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (21/7/2025).
Menurutnya kehadiran kepala OPD secara langsung sangat dibutuhkan demi kelancaran komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Ia menyayangkan praktik yang kerap terjadi di mana kepala OPD hanya mengirimkan perwakilan atau staf dalam rapat-rapat penting.
“Ketidakhadiran pejabat utama dalam forum resmi menghambat efektivitas diskusi dan pengambilan keputusan. DPRD membutuhkan jawaban langsung atas isu strategis yang tidak bisa diwakilkan,” tegasnya.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Sintang untuk menginstruksikan seluruh kepala OPD agar hadir secara aktif dalam setiap agenda rapat paripurna maupun rapat kerja lainnya, termasuk di komisi dan badan anggaran.
Menurutnya, disiplin dan tanggung jawab pejabat daerah dalam mengikuti kegiatan kedewanan adalah indikator keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ketika kepala OPD tidak hadir, itu mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Di luar isu kedisiplinan, Fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Salah satunya adalah usulan penetapan jadwal tetap untuk pelaksanaan Pekan Gawai Dayak.
Menurut Anggota DPRD Sintang Fraksi Gerindra, Juni jadwal yang konsisten setiap tahun akan memudahkan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam RAPBD.
“Dengan jadwal yang pasti, penyelenggaraan Gawai Dayak bisa disiapkan lebih matang dan memberikan dampak positif terhadap promosi budaya daerah,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Ia juga menilai, potensi dari sektor ini masih belum dioptimalkan secara maksimal.
“Pemkab melalui Badan Pendapatan Daerah harus lebih serius menggali potensi retribusi dari toko-toko modern demi mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra berharap agar tata kelola pemerintahan Kabupaten Sintang ke depan semakin profesional, transparan, dan partisipatif.
“Seluruh upaya ini ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Sintang yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
