SINTANG, RS – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang memberikan catatan kritis terhadap realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Senin, 21 Juli 2025.
Meskipun memberikan apresiasi atas kinerja pendapatan daerah, Fraksi Hanura menyoroti beberapa aspek penting dalam belanja daerah yang dinilai masih belum optimal.
Melalui juru bicaranya, Fraksi Hanura mencatat bahwa pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp2,088 triliun atau 100,90% dari target yang direncanakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat capaian positif sebesar 105,16%, sementara pendapatan transfer mencapai 101,57%.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan upaya maksimal dalam mengamankan sumber penerimaan daerah. Namun demikian, kami mencermati bahwa ada pos pendapatan yang belum optimal, khususnya pada kategori ‘lain-lain pendapatan daerah yang sah’ yang hanya mencapai 33,96%,” ujar perwakilan Fraksi Hanura.
Fraksi meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah terkait rendahnya serapan pada pos tersebut, serta langkah konkret untuk meningkatkan capaian di masa mendatang.
Di sisi pengeluaran, Fraksi Hanura mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp2,098 triliun atau 91,51% dari total anggaran. Meski secara agregat tergolong tinggi, fraksi menyoroti sejumlah kategori belanja yang dinilai belum maksimal, terutama pada belanja operasi dan belanja modal.
“Belanja operasi hanya terserap 89,90%, padahal alokasi ini sangat krusial untuk mendukung layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan,” jelasnya.
Sementara itu, belanja modal yang hanya terealisasi 85,33% menandakan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek fisik. Lebih lanjut, Fraksi Hanura menyoroti lemahnya penyerapan belanja tidak terduga yang hanya menyentuh angka 17,79%.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan antisipasi terhadap kebutuhan darurat dan kondisi tak terduga,” tambahnya.
Sebaliknya, belanja transfer justru menunjukkan angka realisasi yang tinggi, yakni 101,81%. Fraksi meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai efektivitas penyaluran dana transfer tersebut dan kontribusinya terhadap pelayanan serta pembangunan di wilayah penerima.
Secara keseluruhan, Fraksi Hanura menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak semata diukur dari serapan anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat program dirasakan masyarakat.
“Perencanaan anggaran ke depan harus lebih presisi, adaptif terhadap dinamika lapangan, dan mengedepankan hasil yang nyata. Fraksi Hanura mendorong pemerintah daerah agar benar-benar memfokuskan belanja pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat,” tutup juru bicara fraksi.
