SINTANG, RS – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang memberikan apresiasi atas capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Sintang dalam mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
Melalui juru bicaranya, Nekodimus, Fraksi Hanura menyebut keberhasilan ini sebagai bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Predikat WTP yang diraih untuk ke-13 kalinya mencerminkan komitmen Pemkab Sintang dalam membangun tata kelola keuangan yang tertib dan profesional. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi,” ujar Nekodimus dalam rapat paripurna, Senin (21/7/2025).
Meski demikian, Fraksi Hanura mengingatkan bahwa capaian administratif seperti opini WTP harus diikuti dengan implementasi anggaran yang tepat sasaran.
Fraksi menilai, keberhasilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan tidak otomatis mencerminkan optimalisasi dampak anggaran terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“WTP adalah indikator teknis yang penting, tetapi yang lebih esensial adalah bagaimana anggaran benar-benar digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nekodimus.
Fraksi Hanura juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program prioritas yang telah dianggarkan. Tingkat serapan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta output yang dirasakan oleh masyarakat harus menjadi bagian dari tolok ukur keberhasilan pengelolaan APBD.
Selain itu, Fraksi Hanura menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan keterbukaan informasi, serta pelibatan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami mendorong Pemkab Sintang untuk terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, sebagai wujud akuntabilitas berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi Hanura berharap capaian WTP tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.
