SINTANG, RS – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Sintang menyoroti keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (21/7/2025).
Melalui juru bicaranya, Nekodimus, Fraksi Hanura mencatat bahwa SILPA tahun 2024 mencapai Rp213,4 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp234,8 miliar.
Meskipun secara angka menurun, Fraksi menilai capaian tersebut masih menjadi indikator bahwa pelaksanaan program dan kegiatan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Penurunan SILPA memang menunjukkan perbaikan, namun angka ratusan miliar ini tetap mencerminkan bahwa masih ada kegiatan strategis yang tidak terealisasi secara maksimal. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar anggaran yang sudah direncanakan benar-benar digunakan sesuai prioritas pembangunan,” jelasnya.
Fraksi Hanura juga memberikan apresiasi terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Namun demikian, fraksi menekankan bahwa kepatuhan teknis tersebut harus disertai dengan implementasi nyata dari program-program yang dibiayai APBD.
“Laporan keuangan jangan hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus mencerminkan kinerja yang nyata. Masyarakat perlu melihat hasil, bukan sekadar angka,” tegasnya.
Lebih jauh, Fraksi Hanura mendorong penguatan sistem transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Fraksi, partisipasi publik adalah elemen penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami berharap Pemkab Sintang tidak hanya fokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Keterlibatan publik harus menjadi bagian dari sistem pengawasan yang hidup dan berjalan,” imbuh juru bicara Fraksi Hanura Nekodimus.
Fraksi Hanura juga menekankan bahwa pengelolaan APBD yang ideal bukan sekadar mencapai kesesuaian regulasi, tetapi lebih dari itu harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Efektivitas APBD diukur dari sejauh mana program yang dibiayai mampu menyentuh kebutuhan warga. Kami berharap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
