SINTANG, RS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, menyoroti persoalan ketidakstabilan harga LPG 3 kilogram yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan distribusi barang bersubsidi di daerah.
“Harga gas 3 kilogram di lapangan sering kali jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini menandakan mekanisme pengawasan belum berjalan maksimal,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, gas LPG 3 kilogram merupakan bentuk subsidi energi yang seharusnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan bahwa subsidi ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang mampu atau pelaku usaha berskala besar.
“Subsidi ini untuk rumah tangga prasejahtera, bukan untuk restoran besar atau usaha yang sudah mapan,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, mendorong pemerintah daerah bersama aparat terkait untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran LPG bersubsidi, termasuk memastikan harga di tingkat pengecer sesuai dengan ketentuan.
“Jika ditemukan pengecer yang menjual di atas harga resmi, harus ada tindakan tegas agar tidak menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga di pasaran,” tambahnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan operasi pasar sebagai langkah cepat untuk menekan lonjakan harga dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Ia menilai, menjaga ketepatan sasaran subsidi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap rakyat.
“Subsidi ini adalah bentuk keadilan sosial. Jangan sampai rakyat kecil kehilangan haknya karena kelalaian pengawasan,” pungkasnya.
