SINTANG, RS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, meminta pemerintah daerah untuk segera mempertimbangkan penambahan pangkalan resmi LPG subsidi di wilayah pedalaman sebagai langkah strategis menekan lonjakan harga yang terus dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, persoalan LPG tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga akses pemerataan distribusi di tingkat daerah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab tingginya harga LPG 3 kilogram di sejumlah kecamatan adalah keterbatasan pangkalan resmi. Kondisi tersebut membuat masyarakat terpaksa bergantung pada pengecer dengan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Dengan terbatasnya alternatif pembelian, ruang spekulasi harga menjadi semakin terbuka.
“Kalau jumlah pangkalan terbatas, masyarakat tidak punya pilihan. Harga akhirnya bergantung pada spekulan,” tegasnya, Kamis (20/11).
Ia menilai bahwa pemerintah daerah bersama Pertamina perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sebaran pangkalan LPG untuk memastikan bahwa pendistribusian subsidi benar-benar dapat dijangkau masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil. Menurutnya, penguatan jaringan distribusi sangat penting agar ketergantungan pada pengecer bisa diminimalisir.
“Penguatan jaringan distribusi penting agar masyarakat tidak lagi menjadi korban permainan harga,” tambahnya.
Selain penambahan pangkalan, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong peningkatan pengawasan agar subsidi LPG benar-benar tepat sasaran. Ia menilai bahwa indikasi penyimpangan distribusi, seperti penimbunan dan pengalihan barang subsidi untuk tujuan komersial, harus diantisipasi dengan tindakan tegas.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sintang berkomitmen untuk mengawal proses pendistribusian LPG agar sesuai peruntukan dan mendukung kebutuhan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan harian.
“LPG subsidi adalah hak rakyat. Negara wajib menjamin akses dan keterjangkauannya,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Anggota DPRD Sintang, Juni, berharap pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina, aparat pengawasan, dan perangkat desa dalam merumuskan penambahan pangkalan resmi serta memastikan transparansi penyaluran. Menurutnya, langkah cepat harus segera diambil agar masyarakat tidak terus terbebani oleh harga yang tidak wajar dan kondisi ekonomi semakin berat.
DPRD Sintang menegaskan akan terus mendorong keadilan distribusi energi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisan dan wilayah Kabupaten Sintang.
