SINTANG, RS – Komisi B DPRD Kabupaten Sintang menegaskan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan fisik yang telah dialokasikan melalui APBD 2025. Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman (Sudir), meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai realisasi program sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat.
Sudir menyebut bahwa selama beberapa tahun terakhir, rendahnya serapan anggaran menjadi persoalan berulang akibat program fisik baru dikerjakan mendekati semester kedua bahkan menuju akhir tahun. Pola kerja seperti itu, jelasnya, menyebabkan keterlambatan pembangunan serta mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat.
“Kami ingin tidak ada lagi OPD yang menunda pelaksanaan kegiatan. Semuanya harus langsung bergerak pada triwulan pertama agar pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya, Minggu (23/11).
Ia menekankan bahwa sejumlah proyek fisik berskala prioritas, seperti peningkatan jalan lingkungan, rehabilitasi jembatan, pembangunan fasilitas publik, serta sarana penunjang pertumbuhan ekonomi, harus menjadi perhatian utama. Proses administrasi, terutama menyangkut penyusunan dokumen, pelaksanaan lelang, hingga penetapan pemenang tender, menurutnya, harus dipersiapkan lebih matang agar tidak menjadi penyebab keterlambatan.
“Sebelum masuk tahun anggaran baru, persiapan administrasi sudah harus rampung. Jangan sampai pekerjaan tertunda hanya karena dokumen belum siap atau proses tender terlalu lama,” tegasnya.
Menurut Sudir, percepatan pelaksanaan program fisik bukan hanya berkaitan dengan efektivitas anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai, rendahnya realisasi anggaran sering dijadikan indikator oleh masyarakat untuk menilai kapasitas OPD dalam mengelola program prioritas.
“Anggaran itu amanah. Kalau tidak dieksekusi tepat waktu, masyarakat yang dirugikan. Karena itu, OPD harus menunjukkan komitmen nyata bahwa pembangunan menjadi prioritas,” katanya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Sintang akan memonitor secara berkala progres pelaksanaan kegiatan yang sudah disahkan dalam APBD 2025. Sudir menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan penilaian objektif, termasuk rekomendasi perbaikan, kepada OPD yang dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugas.
“Kami berharap tahun ini pola kerja berubah. Semua OPD harus ‘start’ lebih cepat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sepanjang tahun, bukan hanya menjelang akhir,” tutup Sudir.
