SINTANG, RS – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan klarifikasi resmi mengenai adanya pengurangan dana transfer pemerintah pusat yang turut berdampak pada struktur keuangan daerah tahun anggaran mendatang. Dalam penjelasannya, Indra menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar Rp338 miliar tersebut tidak akan mengganggu kewajiban daerah dalam membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun kebutuhan belanja wajib lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini menerapkan kebijakan efisiensi fiskal secara nasional, sehingga seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sintang, harus melakukan penyesuaian pada sejumlah pos anggaran. Meski demikian, Indra memastikan bahwa aspek pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.
“Pemotongan transfer pusat memang cukup besar, mencapai 338 miliar, tetapi pemerintah daerah menjamin bahwa belanja wajib seperti gaji pegawai tetap aman. Tidak ada alasan untuk khawatir terkait hak-hak ASN,” ujar Indra dalam keterangannya.
Menurutnya, dampak paling nyata dari pengurangan dana tersebut akan terasa pada sektor pembangunan infrastruktur. Beberapa program fisik yang sebelumnya telah direncanakan kemungkinan besar perlu direvisi kembali, baik dari sisi skala, waktu pelaksanaan, maupun prioritas kegiatan. Ia menilai langkah tersebut harus dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal tanpa mengorbankan stabilitas pelayanan publik.
Indra menyebut bahwa kondisi fiskal tahun ini menuntut pemerintah daerah bekerja lebih selektif dan tepat sasaran dalam menentukan program pembangunan. Ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun ulang rencana kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita harus bijak dalam menentukan prioritas. Infrastruktur yang benar-benar vital bagi mobilitas masyarakat atau pelayanan dasar tetap harus kita dorong agar dapat terlaksana. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana memastikan anggaran yang terbatas digunakan secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Indra menuturkan bahwa DPRD Sintang akan memperkuat fungsi pengawasan selama proses penyesuaian anggaran berlangsung. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian mengenai arah pembangunan daerah.
Dengan kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif, Indra optimistis Kabupaten Sintang mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan keberlanjutan pembangunan meski menghadapi tantangan pengurangan dana dari pemerintah pusat.
