SINTANG, RS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengungkapkan harapannya agar konflik investasi yang ada di Kabupaten Sintang, khususnya dalam hubungannya dengan Perusahaan Perkebunan Sawit, dapat diatasi secara berjenjang, dimulai dari tingkat paling bawah. Alasan di balik permintaan ini adalah sejumlah konflik investasi yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik.
Sekretaris Komisi D DPRD Sintang, Welbertus, menyampaikan harapannya dalam konferensi pers pada hari Rabu. Menurutnya, penyelesaian konflik investasi yang terstruktur dari tingkat terendah memiliki keuntungan besar dalam mencegah miskomunikasi dan memastikan semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian.
Welbertus menjelaskan bahwa sejumlah konflik investasi telah mendapat penyelesaian di tingkat kabupaten, namun masih banyak masalah yang belum teratasi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk aktif terlibat dalam memastikan bahwa konflik investasi diselesaikan dengan cermat dan efisien melalui pendekatan berjenjang.
“Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan penyelesaian konflik investasi yang terstruktur dan dimulai dari tingkat terendah. Dengan demikian, kita berharap agar semua konflik investasi dapat diatasi dengan baik dan miskomunikasi dapat dihindari,” tambah Welbertus. Rabu, (18/10/2023).
Selain itu, Welbertus ingin melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik investasi. Ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Masyarakat lokal harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran terkait konflik investasi yang mereka hadapi. Dengan cara ini, konflik investasi yang dihadapi oleh masyarakat lokal dapat diatasi dengan baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Welbertus.
Dengan mengedepankan pendekatan berjenjang, penyelesaian konflik investasi di Kabupaten Sintang dapat menjadi lebih efisien dan terstruktur. Hal ini juga memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(***)
