SINTANG, RS – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus, kembali mendorong pemerintah daerah agar serius memanfaatkan potensi dari sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menyarankan agar pemkab segera membuat aturan khusus untuk menarik retribusi dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sawit guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin daerah ini bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari sawit, terutama dari TBS-nya. Potensinya besar, dan ini bisa jadi sumber PAD yang signifikan,” kata Nekodimus belum lama ini.
Menurutnya, dengan luas kebun sawit di Sintang yang diperkirakan lebih dari 200 ribu hektare, dan rata-rata produksi dua ton per hektare per bulan, maka potensi yang bisa didapatkan sangat besar. Jika misalnya ditarik retribusi sebesar Rp100 per kilogram, PAD bisa bertambah hingga lebih dari Rp400 miliar per tahun.
“Kalau tarifnya Rp100 per kilo, dengan hitungan produksi sekarang, bisa lebih dari Rp400 miliar setahun. Jumlah ini bisa membantu banyak untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Ia menyarankan agar pemungutan retribusi dilakukan di pabrik pengolahan sawit. Hal ini dianggap lebih efisien dan akurat karena seluruh buah sawit dari petani dan perusahaan pasti masuk ke pabrik untuk ditimbang.
“Semua buah masuk ke pabrik dan ditimbang. Dari situ kita bisa tahu jumlah produksinya. Dengan begitu, pemungutan bisa dilakukan secara adil dan transparan, baik untuk petani kecil maupun perusahaan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan beban berlebih pada petani. Menurutnya, semua pihak harus dilibatkan dalam perencanaan agar kebijakan ini berjalan dengan baik dan diterima masyarakat.
Saat ini, ada sekitar 46 perusahaan sawit yang masih aktif di Sintang, dengan total 11 pabrik pengolahan. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus berharap pemerintah segera melakukan kajian dan menyusun aturan yang jelas agar retribusi dari sawit bisa segera diterapkan.
“Ini saatnya kita manfaatkan potensi yang ada untuk kemajuan daerah. PAD harus ditingkatkan supaya pembangunan bisa lebih merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutupnya.
