SINTANG, RS – Jembatan Sungai Butu yang membentang di Kecamatan Sepauk kembali menjadi sorotan. Meski kondisinya masih memungkinkan untuk dilalui, keberadaan jembatan ini dianggap mendesak untuk segera diganti dengan struktur yang lebih permanen dan tahan lama. Pasalnya, jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung antara Desa Sungai Segak, Nanga Pari, dan Temawang Bulai.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kusnadi menilai bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat krusial bagi aktivitas warga, mulai dari transportasi hasil pertanian hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Ia menyebut bahwa pembahasan terkait pembangunan jembatan baru sudah dilakukan bersama pemerintah daerah, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam proses realisasinya.
“Secara prinsip, pemerintah daerah sudah menyadari pentingnya pembangunan jembatan ini. Tapi karena anggaran kita terbatas, pelaksanaannya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa perbaikan sementara terus dilakukan untuk menjaga fungsionalitas jembatan. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa menjadi solusi jangka panjang.
Menurutnya, pembangunan jembatan dengan konstruksi yang lebih kuat seperti tipe bailey adalah pilihan terbaik untuk efisiensi biaya dan ketahanan struktur.
“Kalau terus-menerus diperbaiki, biayanya bisa lebih besar dibandingkan membangun baru. Kita butuh jembatan yang kuat, agar bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa gangguan,” lanjutnya.
Kekhawatiran juga muncul terhadap potensi dampak jika jembatan rusak total. Mengingat fungsinya yang vital, kerusakan berat akan menghambat aktivitas warga dan memutus akses transportasi antar desa di wilayah perhuluan.
“Kalau akses ini sampai terputus, dampaknya bisa besar. Aktivitas ekonomi warga bisa lumpuh. Ini soal kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian teknis sekaligus menyusun perencanaan anggaran yang matang, agar pembangunan jembatan permanen dapat segera dimulai. Hal ini dianggap penting demi memastikan konektivitas masyarakat tidak terganggu dan pembangunan wilayah pedalaman dapat berjalan optimal.
