SINTANG, RS – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan keprihatinan atas tingginya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Sintang, Jimi Monopo, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025.
Menurutnya besar angka Silpa menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Sintang agar tidak terus terjadi di tahun-tahun anggaran berikutnya.
“Tingginya Silpa menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal. Kami mendorong agar dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dana Silpa sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor vital, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih tertinggal dari segi pembangunan.
“Kami mendorong agar anggaran yang tidak terserap ini digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan yang lebih layak dan merata,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antar desa dan kecamatan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan efektif.
Meski mengakui adanya berbagai tantangan dalam pelaksanaan APBD 2024, Anggota DPRD Sintang, Jimi menegaskan bahwa Pemkab Sintang di bawah kepemimpinan yang baru harus menunjukkan kinerja yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menjadikan perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan menjadikan Silpa sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan yang berpihak pada rakyat.
