SINTANG, RS — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyampaikan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran pusat tidak hanya berdampak pada perlambatan pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial yang lebih luas.
Menurutnya, infrastruktur merupakan tulang punggung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga penurunan kualitas maupun keterlambatan pembangunan bisa menimbulkan dampak berantai.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana transportasi akan langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta distribusi logistik kebutuhan pokok.
Ia menilai bahwa wilayah pedalaman dan perbatasan akan menjadi yang paling terdampak jika penyesuaian anggaran tidak diimbangi dengan strategi pembiayaan yang efektif.
“Ketika infrastruktur tidak memadai, roda ekonomi melambat, akses pendidikan terhambat, dan pelayanan kesehatan jadi sulit dijangkau. Ini kondisi yang tidak bisa dianggap ringan,” tegasnya, Rabu (19/11).
Selain menurunnya kualitas layanan publik, Ia menilai risiko sosial seperti meningkatnya kesenjangan pembangunan antarwilayah, potensi migrasi masyarakat, penurunan kesejahteraan, hingga munculnya konflik sosial juga perlu diantisipasi.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD harus segera menyusun langkah prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sintang akan mendorong kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, termasuk membuka ruang inovasi pembiayaan dengan memaksimalkan kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi pendapatan daerah, dan penataan ulang skala prioritas pembangunan.
“Kita harus memastikan rakyat tetap mendapatkan hak mereka, Lebih baik ada pembangunan yang fokus dan tepat sasaran daripada banyak proyek yang akhirnya mangkrak karena keterbatasan biaya.” ungkapnya.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, juga berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dan evaluasi bersama terkait kebijakan pengurangan anggaran. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat penting agar keputusan yang diambil tidak menghambat upaya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus tetap berjalan, dengan skala apa pun kemampuan anggaran. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan fiskal yang kurang berpihak pada daerah,” pungkasnya.
Dengan demikian, DPRD Sintang menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan terus berlanjut melalui strategi adaptif yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
